Komisi III: Kepercayaan publik naik tunjukkan Polri jalankan tupoksi

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto mengatakan meningkatnya kepercayaan publik terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menunjukkan bahwa institusi tersebut menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

Hal tersebut disampaikannya menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menyatakan kepercayaan publik terhadap Polri terus mengalami peningkatan dari 66,5 persen pada temuan Desember 2022, menjadi 70,8 persen.

“Kalau lembaga-lembaga negara itu atau institusi negara itu tingkat kepercayaannya tinggi, itu berarti dia menjalankan tugas dengan tupoksinya. Dengan demikian itu berarti membuat negara aman dan nyaman,” kata Bambang Pacul sapaan karibnya di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Dia lantas mengapresiasi capaian Polri atas meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum tersebut. Dalam perjalanannya, lanjut dia, Komisi III DPR turut menjalankan fungsi pengawasannya terhadap Polri.

“Siapapun mitra kita yang mendapatkan kepercayaan publik meningkat tentu kita senang sekali, kita memberikan apresiasi atas kinerjanya,” ujarnya.

Bambang Pacul pun berharap agar Polri mampu menjaga amanah kepercayaan publik yang tinggi itu.

“Kita harap ke depan dipercaya lagi, tentu dengan kerja sama dengan mitra Komisi III. Kita akan berusaha untuk itu,” ucapnya.

Selaku mitra kerja, dia menyebut Komisi III DPR akan mendukung upaya Polri dalam meningkatkan kinerja institusinya.

“Tapi kita ini konstruktif, pasti konstruktif. Anggaran Polri itu tinggi banget, Rp111 triliun. Enggak main-main. Mungkin nanti ada tambahan (anggaran) se-digit, dua digit,” kata dia.

Sebelumnya, Minggu (26/3), survei terbaru Indikator Politik Indonesia menunjukkan kepercayaan publik terhadap Polri terus mengalami peningkatan, bahkan melebihi partai politik dan DPR RI, yakni dari 66,5 persen pada temuan Desember 2022, menjadi 70,8 persen.

“Dalam temuan kami, public trust Polri kini berada di angka 70,8 persen, menempatkan Pori berada di atas partai politik dan DPR,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil survei bertajuk "Dinamika Elektoral Capres dan Cawapres Pilihan Publik Dalam Dua Surnas Terbaru" yang dipantau dari kanal YouTube Indikator Politik Indonesia, di Jakarta, Minggu (26/3).

Biasanya, tutur Burhanuddin, Polri sering kali menjadi objek kritik publik. Namun, belakangan ini, Polri terlihat semakin konsisten dalam menjalankan tugas tanpa adanya intervensi dari pihak luar.

Jajak pendapat Indikator Politik Indonesia kali ini dilakukan dalam dua periode. Survei dilakukan pada periode Februari 2023 dan Maret 2023.

Periode pertama, dilakukan pada 9 hingga 16 Februari dengan 1.220 responden. Kedua, jajak pendapat berlangsung pada 12 hingga 18 Maret menempatkan 800 responden.

Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Pada periode pertama, asumsi metode simple random sampling, dengan responden memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sekitar 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sedangkan pada periode kedua memiliki toleransi kesalahan sekitar 3.5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.